Untuk
meningkatkan produksi dan nilai tambah beberapa produk unggulan
perikanan budidaya, diperlukan perubahan modernisasi sistem produksi.
Kebijakan strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), yang
memfokuskan pada percepatan industrialisasi perikanan telah dicanangkan.
Salah satu tujuannya adalah meningkatkan produksi beberapa komoditas
unggulan perikanan budidaya (akuakultur) dan meningkatkan nilai tambah
produk-produk tersebut.
Program kebijakan KKP ini juga sejalan dengan permintaan pasar
internasional yang mulai memperketat kualitas produk akuakultur.
Tantangan tersebut kemudian diterjemahkan KKP dalam bentuk konsep
ekonomi biru yang mengusung keseimbangan antara produksi dan
keberlangsungan sistem produksi akuakultur itu sendiri.
“Untuk mencapai semua itu, kita harus melakukan perubahan modernisasi
sistem produksi, melakukan integrasi dari berbagai aspek pendukung di
berbagai sektor perikanan. Hal ini tidak hanya menjadi pekerjaan
Kementerian Kelautan dan Perikanan saja melainkan pekerjaan lintas
sektor,” kata Dr Ir Aryo Hanggono DEA, Sekretaris Badan Penelitian dan
Pengembangan Kelautan dan Perikanan (Badan Litbang KP), KKP saat membuka
Forum Inovasi Teknologi Akuakultur (FITA), di Mataram, NTB, baru-baru
ini.
Menurut Aryo, tantangan ini adalah peluang yang sangat baik dalam
pengembangan produk dan teknologi akuakultur ramah lingkungan dan
berkelanjutan dalam kerangka mendukung program industrialisasi
akuakultur berbasis ekonomi biru. Salah satu tantangan dalam
pengembangan produk unggulan perikanan budidaya saat ini adalah
peningkatan dan kualitas produk ekspor perikanan.
“Harus diakui, kualitas dan mutu perikanan kita memang masih ada yang
belum memenuhi standar internasional. Namun demikian, kita tidak perlu
berkecil hati, mari kita songsong tantangan tersebut menjadi peluang
dalam rangka meningkatkan daya saing produksi perikanan,” tegas Aryo.
Untuk mendukung upaya tersebut, kata Aryo, Balitbang KP akan terus
berinovasi dan berkreasi. Karena melalui inovasi dan kreasilah,
Indonesia akan mampu bersaing dengan negara-negara penghasil produk
perikanan budidaya.
Selain meningkatkan produksi, Pusat Penelitian dan Pengembangan
Perikanan Budidaya (P4B), Balitbang KP diharapkan juga dapat memberikan
jawaban terhadap permasalahan-permasalahan yang menghambat pengembangan
perikanan budidaya di Indonesia. “Ini sangat penting, karena bagaimana
pun juga sentra-sentra produksi perikanan budidaya ada di
daerah-daerah,” jelas Aryo.
Standar Mutu
Standar Mutu
Disinggung mengenai standar mutu perikanan yang belum memenuhi standar
internasional, Aryo menilai hal tersebut disebabkan oleh dua hal.
“Pertama, belum ada standar operasional prosedur (SOP). Kedua, sudah
ada SOP-nya, tapi belum dilaksanakan oleh pembudidaya,” kata Aryo
kepada Majalah Sains Indonesia, baru-baru ini.
Soal limbah, tambah Aryo, jika mau mene-rapkan konsep blue economy,
limbah-limbah residu dari bekas tambak tidak boleh langsung dibuang.
“Ini menjadi tantangan bagi Balitbang KP. Karena itu sebelum air
tersebut dibuang, sebaiknya ada proses terlebih dahulu. Karena biasanya,
dalam proses pencucian atau penetralan air tambak, pembudidaya biasa
menggunakan bahan kimia, misalnya kaporit. Nah, perlakuan seperti inilah
ke depan kita harapkan tidak terjadi lagi,” tegas Aryo.
Artikel selengkapnya bisa anda baca di Majalah SAINS Indonesia Edisi 19
Copyright 2012. Majalah SAINS Indonesia
0 komentar:
Posting Komentar